Selasa, 28 Maret 2017 | 09:20:38
BADAN KEUANGAN DAERAH
Diposting Oleh ngadmin | Jenis SKPD: Badan | 10 Februari 2017
Nama Kepala : MUHAMMAD AZAN ,SH
NIP Kepala : 197112292000121007
Website Instansi :
Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman No.- Muara Bulian
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
  • Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah, mengkoordinir, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya agar berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan dan penyiapan kebijakan teknis penyusunan perencanaan dibidang pendapatan daerah;
  2. perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan penerimaan pendapatan asli daerah;
  3. perumusan dan penyiapan kebijakan teknis dibidang  penerimaan dana perimbangan dan pendapatan lain-lain;
  4. perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan tugas dibidang pembukuan dan pelaporan dilingkungan dinas;
  5. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilingkungan dinas selaku pengguna barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
  6. penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah;
  7. pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
  8. pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian semua potensi dan realisasi pendapatan daerah baik yang dikelola langsung maupun oleh perangkat daerah lainnya;
  9. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program dan kegiatan bidang tugas;
  10. pemberian pelayanan bidang tugas pendapatan daerah;
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

 

  • Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan administrasi ketatausahaan, urusan kepegawaian, keuangan dan hubungan masyarakat, umum dan aset serta rumah tangga dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan, administrasi kepegawaian, keuangan, umum dan aset pada Dispenda;
  2. pelaksanaan analisis evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan fasilitasi Dispenda;
  3. penyiapan materi dan rancangan peraturan, kebijakan teknis serta menghimpun Peraturan Perundang–undangan yang berhubungan dengan tugas Dispenda;
  4. pelaksanaan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah dilingkungan dinas;
  5. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
  6. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas dan aset;
  7. penyusunan dan pengajuan perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pelaksanaan pengadaan barang milik daerah (sarana dan prasarana) di lingkungan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
  8. pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan serta penatausahaan barang milik daerah dilingkungan Dinas;
  9. pelaksanaan pengajuan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah dilingkungan dinas sesuai ketentuan;
  10. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah di lingkungan dinas yang ada dalam penguasaannya;
  11. pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah dilingkungan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
  12. penyusunan dan penyampaian laporan pengelolaan barang milik daerah dilingkungan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
  13. pelaksanaan administrasi dan kearsipan;
  14. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan dibidang tugas;
  15. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh  atasan.

 

  • Kabid. Program

Kepala Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang program yang meliputi penyusunan program, analisa potensi, data dan informasi, serta hukum dan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Program menyelenggarakan fungsi:

  1. pembinaan, pengkoordinasian dan perumusan kebijakan teknis dibidang program;
  2. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program;
  3. perumusan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
  4. pengkoordinasian rencana penerimaan pendapatan daerah dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan potensi daerah;
  5. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengendalian potensi pendapatan daerah;
  6. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan bidang program; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

  • Kabid. Pendapatan Daerah

Kepala Bidang Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pendapatan Daerah  menyelenggarakan fungsi:

  1. pengkoordinasian dan  perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;
  2. pelaksanaan penelitiandan penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah yang harus dibayar oleh wajib pajak;
  3. pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah dan bagian laba usaha milik daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  4. pelaksanaan analisis dan pemantauan mengenai perkembangan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah;
  5. pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan bidang tugas dana perimbangan dan pendapatan lain-lain;
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

  • Kabid. Pembukuan Dan Pelaporan

Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyiapkan bahan pembinaan, pengkoordinasian dan perumusan kebijakan teknis dibidang pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan seluruh pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, penerimaan dana perimbangan dan pendapatan lain- lain yang sah.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan pembinaan, pengkoordinasian dan perumusan kebijakan teknis dibidang pembukuan dan pelaporan;
  2. penghimpunan dan mengelola  penerimaan semua jenis pendapatan daerah;
  3. pelaksanaan pencatatan penerimaan dengan tertib dan secara berkala;
  4. pembuatan pertanggungjawaban atas semua penerimaan, pembayaran, dan penyetoran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  5. pembuatan ikhtisar dan mentabulasi data menurut jenis dan sumber pendapatan daerah;
  6. pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
  7. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

  • Kabid. PBB dan BPHTB

Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, tugas pembantuan dibidang pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang PBB dan BPHTB menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan PBB dan BPHTB;
  2. pengkoordinasian pelayanan, pendaftaran dan pengelolaan PBB dan BPHTB;
  3. pelaksanaan pembinaan, pengawasan serta pengendalian PBB dan BPHTB;
  4. pelaksanaan pengendalian dan pelaporan kegiatan bidang;
  5. penyajian data dan informasi penerimaan PBB dan BPHTB;
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

STRUKTUR ORGANISASI