Rabu, 12 Desember 2018 | 07:23:21
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
Diposting Oleh juanda | Jenis SKPD: Dinas | 01 Maret 2018
Nama Kepala : H. BAKHTIAR, SP
NIP Kepala : 196110131982031003
Website Instansi : batangharikab.go.id
Alamat Kantor : disbunbatanghari@yahoo.co.id
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

                                                             VISI DAN MISI

               DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PEMERINTAH KAB.BATANG HARI

Visi

  1. Perkebunan dan Peternakan yang memiliki daya saing tinggi  mengandung arti pengembangan Perkebunan dan Peternakan  dapat menghasilkan produksi secara optimal  dan memiliki kualitas  yang tinggi  sesuai dengan permintaan pasar.

 

  1. Perkebunan dan Peternakan yang kemandirian dapat diartikan suatu kondisi dimana usaha perkebunan dan peternakan kuat berdiri diatas kekuatan sendiri dalam aspek permodalan, tenaga kerja, perbibitan, manajemen sampai pengolahan dan pemasaran produk hasil usaha.

 

  1. Pengembangan usaha perkebunan dan peternakan dilakukan secara adil dan berkelanjutan dalam artian bahwa pembangunan perkebunan saat ini  dikelola secara adil dan merata serta merupakan bagian yang tidak terputus dari kegiatan periode sebelumnya dan periode yang akan datang.

MISI

 

  1. Meningkatkan usaha perkebunan  dan peternakan bernilai ekonomi tinggi secara adil, taat hukum dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan serta berbasis teknologi dan sumber dayalokal.
  2. Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditi perkebunan unggulan sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan.
  3. Meningkatkan mutu produk, peluang pasar, pengembangan industri hilir produk unggulan (crumb rubber dan CPO) dan kemandirian petani dalam pemasaran hasil perkebunan untuk mendorong percepatan kesejahteraan petani perkebunan dan peternakan.
  4. Menciptakan kondisi yang mendorong peluang berusaha bagi pelaku usaha perkebunan dan perternakan secara adil, harmonis dan menguntungkan yang bermitra terhadap masyarakat serta mewujudkan kesehatan ternak.

 

 

TUPOKSI

KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas dimaksud Dinas Perkebunan dan Peternakan Batang Hari mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
  2. Penyelengaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
  4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengarahkan, menerapkan kebijaksanaan, dan program kerja serta mengawasi pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara struktur, Dinas Perkebunan dan Peternakan  berada di bawah Bupati Batang Hari. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) PP) Nomor 18 Tahun 2016  tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah, struktur Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batang Hari terdiri dari 21 jabatan struktural sbb :

  • Satu Kepala Dinas, esselon  II b
  • Satu Sekretaris Dinas, pada esselon III a
  • Empat Kepala Bidang, pada esselon III b
  • Tiga Kepala Sub Bagian, pada esselon IV a

Dua belas Kepala Seksi, pada esselon IVaPola struktur organisasi Perkebunan dan PeternakanKabupaten Batang Hari adalah pola maksimal yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh :

 

  1. Sekretaris Dinas yang membawahi :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
  2. Sub Bagian Umum dan  Kepegawaian

SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas Melakukan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dilingkungan dinas perkebunan dan Peternakan.

Untuk menyelengarakan tugas-tugas tersebut, sekeretaris mempunyai fungsi :

 
  1. Sub Bagian Keuangan dan Aset
  1. Koordinasi penyusunan rencana,program,anggaran di bidang perkebunan dan peternakan.
  2. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,keuangan,kerumahtanggaan, kerja sama , hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi.
  3. Penataan organisasi dan tata laksana.
  4. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan
  5. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara
  6. Pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan Dinas dan
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 


STRUKTUR ORGANISASI