Selasa, 28 Maret 2017 | 09:23:09
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Diposting Oleh andi | Jenis SKPD: Dinas | 19 Januari 2017
Nama Kepala : M.FADHIL ARIF
NIP Kepala :
Website Instansi :
Alamat Kantor : Jalan Sultan Thaha Muara Bulian 36613
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR :         TAHUN 2008

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA SUBBAGIAN, KEPALA BIDANG, KEPALA SUBBIDANG DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADABADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESAKABUPATEN BATANG HARI

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang           :   

a.  bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan untuk penyelenggaraan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, maka perlu diatur uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dimaksud;

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati  tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Subbagian, Kepala Bidang, Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Batang Hari;

Mengingat  :   

1.  Undang-Undang   Nomor  12  Tahun  1956   tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;

2.  Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan  Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang–Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang  Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan  Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahanan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 4 ).

M E M U T U S K A N

Menetapkan          :    PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA SUBBAGIAN, KEPALA BIDANG, KEPALA SUBBIDANG DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BATANG HARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
  3. Bupati  adalah Bupati Batang Hari.
  4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari .
  5.  Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Batang Hari.
  6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Batang Hari.
  7. Sekretaris, Kepala Subbagian, Kepala Bidang, Kepala Subbidang  dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah Sekretaris, Kepala Subbagian, Kepala Bidang, Kepala Subbidang  dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Batang Hari.

 

BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 2

(1)     Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2)     Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, melakukan pembinaan, mengkoordinir, menyusun, menetapkan arah kebijaksanaan dan program kerja Badan, merumuskan serta mengawasi pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kepala Badan mempunyai fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
  2. penyiapan bahan/materi serta perangkat peraturan yang diperlukan dibidang tugasnya;
  3. pemberian pengarahan dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
  4. penyusunan rencana dan program kerja tentang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
  5. pelaksanaan koordinasi antra dan antara unit kerja dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  6. pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
  7. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

Pasal 4

(1)   Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) membawahi :

  1. Sekretariat;
  2. Bidang Usaha Ekonomi, Pendapatan dan Kekayaan Desa/Kelurahan;
  3. Bidang Pembinaan Aparatur, Lembaga dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan;
  4. Bidang  Pengembangan  dan   Ketahanan   Sosial   Budaya   Masyarakat Desa/Kelurahan;
  5. Bidang Prasarana Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

(2)   Masing-masing Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

 

 Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 5

 

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, melakukan koordinasi dan pembinaan dalam urusan ketatausahaan, hubungan masyarakat, perlengkapan, kerumahtanggaan Badan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6 ....

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,Sekretaris mempunyai fungsi :

  1. penyiapan dan mempelajari bahan/materi serta perangkat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugasnya;
  2. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis dibidang tugasnya kepada bawahan;
  3. pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan, rumah tangga, urusan perizinan, protokol dan surat menyurat, kearsipan dan kehumasan;
  4. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
  5. penyiapan bahan pelayanan dan koordinasi pelaksanaan urusan umum, surat menyurat, perlengkapan dan kerumahtanggaan Badan;
  6. penyiapan bahan pelayanan dan koordinasi urusan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
  7. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan data, pengolahan data dan pelaporan;
  8. penyusunan rencana dan program kerja Badan;
  9. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Badan;
  10. pemantauan dan mengawasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan di lingkungan Badan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  11. pelaksanaan evaluasi realisasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
  12. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
  13. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

Pasal 7

 

(1)   Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) membawahi :

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

 

(2)   Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

 

Paragraf 1

Kepala Subbagian Umum

Pasal 8

 

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, rumah tangga Badan, perlengkapan, surat-menyurat, kearsipan, kehumasan dan mengurus, mengelola kepegawaian, menyelenggarakan administrasi yang meliputi urusan kepangkatan, kesejahteraan pegawai dan tugas lain yang diberikan atasan.

 

Pasal 9

 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

  1. penyiapan dan mempelajari bahan/materi serta perangkat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  2. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis dibidang tugasnya kepada bawahan;
  3. pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi, pengadaan, pendistribusian dan melaksanakan kearsipan;
  4. pengadaan dan pendistribusian peralatan perlengkapan kantor dan rumah tangga Badan serta melaksanakan kegiatan kehumasan;
  5. pelaksanaan inventarisasi dan penomoran, terhadap barang-barang perlengkapan kantor dan rumah tangga Badan;

 

f. pemeliharaan ......

  1. pemeliharaan dan menjaga keamanan, kebersihan kantor serta rumah tangga Badan;
  2. pencatatan agenda kegiatan Kepala Badan setiap hari;
  3. pemberian pelayanan terhadap tamu-tamu sesuai dengan keperluan/kepentingan;
  4. penelitian/memaraf/menandatangani/meneruskan naskah dinas;
  5. penyusunan dan mengelola mutasi kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat pegawai;
  6. penyiapan bahan rekomendasi yang diperlukan untuk promosi, mutasi, rencana penambahan pegawai baru serta pensiun sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  7. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir pegawai;
  8. pengkoordiniran dan menyiapkan bahan-bahan untuk Daftar Susunan Pegawai (DSP) serta Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang ditetapkan;
  9. pengkoordiniran pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan  (DP3) oleh atasan masing-masing dilingkungan Badan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya;
  10. pembuatan rencana kebutuhan pegawai, peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, kebutuhan pendidikan dan pelatihan penjenjangan Pegawai Negeri Sipil;
  11. pengaturan, menyiapkan absensi pegawai;
  12. pembinaan, menggerakan, menegakan serta menegur baik secara lisan maupun secara tertulis yang melanggar ketentuan Pegawai Negeri Sipil;
  13. pelaksanaan koordinasi dengan bidang lainnya;
  14. pelaksanaan evaluasi realisasi pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian;
  15. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
  16. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dibidang tugasnya; dan
  17. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

Paragraf 2

Kepala Subbagian Keuangan

Pasal 10

 

Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja Badan, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan.

 

Pasal 11

 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

  1. penyiapan dan mempelajari bahan/materi serta perangkat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  2. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis di bidang tugasnya kepada bawahan;
  3. penyelenggaraan tugas di bidang keuangan meliputi anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
  4. pengkoordiniran, mengarahkan dan mengawasi penyelenggaraan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
  5. pembuatan laporan-laporan baik realisasi fisik maupun keuangan agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
  6. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dibidang tugasnya; dan
  7. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

Paragraf 3

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

 

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kegiatan dan program, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan kegiatan – kegiatan

Pasal  13 ....

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

  1. penyiapan dan mempelajari bahan/materi serta perangkat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  2. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis di bidang tugasnya kepada bawahan;
  3. penyusunan rencana program dan kegiatan Badan baik jangka panjang, menengah, dan tahunan;
  4. penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan program kerja Badan;
  5. pengumpulan, mengolah, menganalisa data dari masing-masing bidang untuk keperluan perencanaan program dan kegiatan;
  6. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program kerja dan kegiatan Badan;
  7. pelaksanaan koordinasi antara bidang dalam program dan perencanaan;
  8. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris dibidang tugasnya; dan
  9. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Usaha Ekonomi, Pendapatan dan Kekayaan Desa/Kelurahan

Pasal 14

 

Kepala Bidang Usaha Ekonomi, Pendapatan dan Kekayaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas  membantu Kepala Badan di bidang tugasnya, melakukan pembinaan dibidang Pendapatan dan Kekayaan Desa / Kelurahan, fasilitasi dan regulasi penyaluran dan pengelolaan bantuan pembangunan Desa/Kelurahan, kelembagaan ekonomi masyarakat, kewirausahaan masyarakat, perkreditan sektor informal dan tenaga kerja serta usaha ekonomis produktif lainnya dan bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 15

 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kepala Bidang Usaha Ekonomi, Pendapatan dan Kekayaan Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

  1. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis dibidang tugas kepada bawahan;
  2. pelaksanaan koordinasi antara bidang dan unit kerja;
  3. penyiapan perangkat peraturan yang berkaitan dengan pendapatan dan kekayaan desa / kelurahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan pendapatan dan kekayaan desa / kelurahan;
  4. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan regulasi dalam penyaluran dana pembangunan desa/kelurahan;
  5. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi berbagai kemungkinan pengembangan bantuan kepada masyarakat desa/kelurahan baik permodalan, tempat usaha serta kegiatan ekonomi lainnya;
  6. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kerjasama antara masyarakat desa/kelurahan dengan pihak lain baik dunia usaha maupun lembaga lain;
  7. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan keterampilan untuk menemu kenali potensi, pengembangan modal usaha atau stimulan pembangunan;
  8. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi terhadap lembaga usaha ekonomi keluarga dan masyarakat;
  9. pemberian pembinaan dan fasilitasi serta bimbingan dalam rangka peningkatan keterampilan dan motivasi kewirausahaan masyarakat;
  10. pelaksanaan pembinaan terhadap pendapatan dan kekayaan desa / kelurahan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  11. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi terhadap faktor produksi, faktor modal usaha dan perkreditan;
  12. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi terhadap pengelolaan pasar desa dan lumbung desa;
  13. pemberian pertimbangan dan saran kepada Kepala Badan dibidang tugasnya; dan
  14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dibidang tugasnya.

 

Pasal  16 ......

Pasal 16

 

(1)   Kepala Bidang Usaha Ekonomi, Pendapatan dan Kekayaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) membawahi :

  1. Subbidang Bantuan Pembangunan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kelurahan; dan
  2. Subbidang Pendapatan dan Kekayaan Desa/Kelurahan.

 

(2)   Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Ekonomi, Pendapatan dan Kekayaan Desa/Kelurahan.

 

Paragraf 1

Kepala Subbidang Bantuan Pembangunan dan Usaha Ekonomi

Masyarakat Desa/Kelurahan

Pasal 17

 

Kepala Subbidang Bantuan Pembangunan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mempunyai tugas melakukan pembinaan, fasilitasi dan regulasi  terhadap penyaluran dan pengelolaan bantuan pembangunan desa, pembinaan dan fasilitasi usaha-usaha pendukung bantuan desa/kelurahan dan usaha ekonomis produktif lainnya, melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap lembaga ekonomi masyarakat, kewirausahaan masyarakat, perkreditan, kegiatan produksi, tenaga kerja dan sektor informal

 

Pasal 18

 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Kepala Subbidang Bantuan Pembangunan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan-bahan dan materi serta perangkat peraturan yang diperlukan dibidang tugasnya;
  2. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis yang diperlukan dibidang tugasnya;
  3. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi terhadap usaha ekonomi keluarga dan masyarakat baik berupa Usaha Ekonomi Desa (UED) Simpan Pinjam, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) serta kegiatan ekonomi lainnya;
  4. pemberian bimbingan dan fasilitasi dalam rangka peningkatan keterampilan dan motivasi kewirausahaan masyarakat;
  5. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi faktor produksi, modal usaha dan perkreditan;
  6. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi serta bimbingan terhadap pengelolaan pasar desa;
  7. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan regulasi dalam penyaluran dana pembangunan desa/kelurahan;
  8. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi berbagai kemungkinan pengembangan bantuan kepada masyarakat desa/kelurahan baik permodalan, tempat usaha dan bantuan ekonomi lainnya;
  9. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kerjasama antara masyarakat desa/kelurahan dengan pihak lain baik dunia usaha maupun lembaga lain;
  10. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan keterampilan untuk menemu kenali potensi, pengembangan modal usaha atau stimulan pembangunan;
  11. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Usaha Ekonomi, Pendapatan dan Kekayaan Desa/Kelurahan dibidang tugasnya; dan
  12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

Paragraf 2

Kepala Subbidang Pendapatan dan Kekayaan Desa/Kelurahan

Pasal 19

 

Kepala Subbidang Pendapatan dan Kekayaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mempunyai tugas melakukan pembinaan, fasilitasi dan regulasi  terhadap pendapatan dan kekayaan desa / kelurahan dan bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

 

 

Paragraf  2  ........

Pasal 20

 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Kepala Subbidang Pendapatan dan Kekayaan Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

  1. penyiapan perangkat peraturan yang berkaitan dengan pendapatan dan kekayaan desa / kelurahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan pendapatan dan kekayaan desa / kelurahan;
  2. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis di bidang tugas kepada bawahan;
  3. penyiapan konsep naskah dinas di bidang pendapatan dan kekayaan Desa / kelurahan;
  4. pelaksanaan pembinaan dan pendapatan dan kekayaan desa / kelurahan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
  5. pemantauan dan mengawasi pelaksanaan pembinaan pendapatan dan kekayaan desa / kelurahan;
  6. penyiapan dan menyusun laporan realisasi pelaksanaan tugas kepada atasan;
  7. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan pendapatan dan kekayaan desa / kelurahan dan menyampaikannya kepada atasan;
  8. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Usaha Ekonomi, Pendapatan dan Kekayaan Desa/Kelurahan dibidang tugasnya; dan
  9. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

Bagian Keempat

Bidang Pembinaan Aparatur, Lembaga dan Administrasi Desa/Kelurahan

Pasal 21

 

Kepala Bidang Pembinaan Aparatur, Lembaga dan Administrasi Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas  membantu Kepala Badan di bidang tugasnya, melakukan pembinaan aparatur dan administrasi desa / kelurahan serta pembinaan lembaga organisasi masyarakat yang ada di desa/kelurahan.

 

Pasal 22

 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Kepala Bidang Bidang Pembinaan Aparatur, Lembaga dan Administrasi Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan – bahan / materi serta perangkat peraturan pembinaan aparatur, lembaga dan administrasi desa / kelurahan;
  2. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis di bidang tugas kepada bawahan;
  3. penyiapan konsep naskah dinas dibidang aparatur, lembaga dan administrasi desa / kelurahan;
  4. pelaksanaan pembinaan dan menyiapkan juknis pembinaan aparatur, lembaga dan administrasi desa / kelurahan;
  5. pemantauan pelaksanaaan aparatur, lembaga dan administrasi desa / Kelurahan;
  6. penyiapan dan menyusun laporan realisasi pelaksanaan tugas kepada atasan;
  7. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan aparatur, lembaga dan administrasi desa/ kelurahan dan menyampaikannya kepada atasan;
  8. pemberian pertimbangan dan saran kepada Kepala Badan dibidang tugasnya; dan
  9. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

Pasal 23

 

(1)   Kepala Bidang Pembinaan Aparatur, Lembaga dan Administrasi Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) membawahi :

  1. Subbidang Pembinaan Aparatur, Lembaga dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan; dan
  2. Subbidang Pembinaan Lembaga Desa/Kelurahan.

 

(2) Masing – masing .....

(2)   Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Aparatur, Lembaga dan Administrasi Desa/Kelurahan.

 

Paragraf 1

Kepala Subbbidang Aparatur, Lembaga dan Administrasi

Pemerintahan Desa/Kelurahan

Pasal 24

 

Kepala Subbidang Pembinaan Aparatur, Lembaga dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) mempunyai tugas melakukan pembinaan, fasilitasi dan regulasi  terhadap aparatur dan administrasi pemerintahan desa / kelurahan dan bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 25

 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Kepala Subbidang Pembinaan Aparatur, Lembaga dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan – bahan / materi serta perangkat peraturan pembinaan aparatur, lembaga dan administrasi pemerintahan desa / kelurahan;
  2. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis di bidang tugas kepada bawahan.
  3. penyiapan konsep naskah dinas dibidang aparatur, lembaga dan administrasi pemerintahan desa/ kelurahan;
  4. pelaksanaan pembinaan dan menyiapkan juknis pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa / kelurahan;
  5. pemantauan pelaksanaaan aparatur, administrasi pemerintahan desa / kelurahan;
  6. penyiapan dan menyusun laporan realisasi pelaksanaan tugas kepada atasan;
  7. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan aparatur, lembaga dan administrasi pemerintahan desa / kelurahan dan menyampaikannya kepada atasan;
  8. pemberian pertimbangan dan saran kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Pembinaan Aparatur, Lembaga dan Administrasi Desa/Kelurahan dibidang tugasnya; dan
  9. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

Paragraf 2

Kepala Subbidang Pembinaan Lembaga Desa/Kelurahan

Pasal 26

 

Kepala Subbidang Pembinaan Lembaga Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) mempunyai tugas melakukan pembinaan, fasilitasi dan regulasi  terhadap Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan dan bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 27

 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Kepala Subbidang Pembinaan Lembaga Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan – bahan / materi serta perangkat peraturan pembinaan lembaga masyarakat desa / kelurahan;
  2. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis di bidang tugas kepada bawahan;
  3. penyiapan konsep naskah dinas dibidang lembaga masyarakat desa / kelurahan;
  4. pelaksanaan pembinaan dan regulasi lembaga masyarakat desa / kelurahan;
  5. pemantauan pelaksanaaan lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan;
  6. penyiapan dan menyusun laporan realisasi pelaksanaan tugas kepada atasan;

 

g. pelaksanaan ......

  1. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan lembaga masyarakat desa / kelurahan dan menyampaikannya kepada atasan;
  2. pemberian pertimbangan dan saran kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Pembinaan Aparatur, Lembaga dan Administrasi Desa/Kelurahan dibidang tugasnya; dan
  3. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

Bagian Kelima

Kelala Bidang Pengembangan dan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Desa/Kelurahan

Pasal 28

 

Kepala Bidang  Pengembangan  dan   Ketahanan   Sosial   Budaya   Masyarakat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas  membantu Kepala Badan di bidang tugasnya, melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan regulasi bidang pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat desa/kelurahan serta pengembangan desa, meliputi musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan, melaksanakan dan mempersiapkan berbagai lomba (desa/kelurahan), pemberdayaan kelompok masyarakat, pengentasan kemiskinan dan data potensi, pengembangan seni dan budaya masyarakat, pemberdayaan kelompok-kelompok kerja operasional.

 

Pasal 29

 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Kepala Bidang  Pengembangan  dan  Ketahanan  Sosial   Budaya   Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

  1. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis dibidang tugas kepada bawahan;
  2. pelaksanaan koordinasi antara bidang dan unit kerja;
  3. pelaksanaan fasilitasi dan regulasi program pembangunan partisipatif;
  4. pelaksanaan fasilitasi dan regulasi pengembangan dan pemberdayaan adat, swadaya gotong royong, potensi sosial budaya masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat, kader-kader pembangunan, dan musyawarah perencanaan pembangunan;
  5. penyiapan konsep  naskah dinas di bidang pengembangan desa dan pembinaan desa / kelurahan;
  6. pemantauan pelaksanaan pembinaan pengembangan desa dan pembinaan desa / kelurahan;
  7. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi kelompok kerja operasional;
  8. pemberian pertimbangan dan saran kepada Kepala Badan dibidang tugasnya; dan
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dibidang tugasnya.

 

Pasal 30

 

(1)   Kepala Bidang  Pengembangan  dan   Ketahanan  Sosial   Budaya   Masyarakat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) membawahi :

  1. Subbidang Pengembangan Desa/Kelurahan; dan
  2. Subbidang Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Desa/Kelurahan.

 

(2)   Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan  dan  Ketahanan Sosial   Budaya   Masyarakat Desa/Kelurahan.

 

Paragraf 1

Kepala Subbidang Pengembangan Desa/Kelurahan

Pasal 31

 

Kepala Subbidang Pengembangan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) mempunyai tugas melakukan pembinaan, fasilitasi dan regulasi  terhadap pengembangan desa / kelurahan dan bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

 

Pasal  32 ......

Pasal 32

 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Kepala Subbidang Pengembangan Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

  1. penyiapan perangkat peraturan pengembangan desa dan pembinaan desa / kelurahan;
  2. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis di bidang tugas kepada bawahan;
  3. penyiapan konsep  naskah dinas di bidang pengembangan desa dan pembinaan desa / kelurahan;
  4. pemantauan pelaksanaan pembinaan pengembangan desa dan pembinaan desa / kelurahan;
  5. pelaksanaan program resetlement desa dan pola tata desa;
  6. penyiapan dan menyusun laporan realisasi pelaksanaan tugas kepada atasan;
  7. pelaksanaan evaluasi pelaksanan tugas dan menyampaikannya kepada atasan;
  8. pemberian pertimbangan dan saran kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Pengembangan  dan   Pemberdayaan Adat   Sosial   Budaya   Masyarakat Desa/Kelurahan dibidang tugasnya; dan
  9. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

Paragraf 2

Kepala Subbidang Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Desa/Kelurahan

Pasal 33

 

Kepala Subbidang Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang ketahanan adat sosial budaya masyarakat yang meliputi pengentasan kemiskinan, pola tata desa/kelurahan, data potensi desa dan lomba-lomba dan bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 34

 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Kepala Subbidang Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan-bahan dan materi serta perangkat peraturan yang diperlukan dibidang tugasnya;
  2. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis yang diperlukan dibidang tugasnya;
  3. penyelenggaraan Program Pembangunan Partisipatif;
  4. penyelenggaraan pengembangan swadaya masyarakat;
  5. pelaksanaan pengembangan  dan pemberdayaan adat, potensi sosial budaya masyarakat;
  6. pelaksanaan pengembangan kader-kader program pendampingan pembangunan;
  7. pelaksanaan pengembangan musyawarah pembangunan desa/kelelurahan;
  8. pelaksanaan pengembangan data potensi desa/kelurahan;
  9. pelaksanaan pengembangan pola tata desa/kelurahan;
  10. pelaksanaan berbagai lomba;
  11. pelaksanaan pengentasan kemiskinan;
  12. pelaksanaan upaya penguatan kapasitas masyarakat dalam pembangunan;
  13. pelaksanaan dan regulasi pengembangan dan pendayagunaan tradisi dan adat masyarakat;
  14. pemberian pertimbangan dan saran kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Pengembangan  dan   Pemberdayaan Adat   Sosial   Budaya   Masyarakat Desa/Kelurahan dibidang tugasnya; dan
  15. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

 

Bagian Keenam

Kepala Bidang Prasarana Desa/Kelurahan, PemberdayaanSumber Daya Alam dan

Teknologi Tepat Guna

Pasal 35

 

Kepala Bidang  Prasarana Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas  membantu Kepala Badan di bidang tugasnya, Melakukan pembinaan penyiapan perumusan kegiatan di bidang pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan peningkatan prasarana desa/kelurahan dan pemukiman, sanitasi, air bersih bagi masyarakat.

Pasal 36 ......

Pasal 36

 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Kepala Bidang  Prasarana Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :

  1. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis dibidang tugas kepada bawahan;
  2. pelaksanaan koordinasi antara bidang dan unit kerja;
  3. pelaksanaan perumusan kebijakan fasilitasi dan pembinan sumberdaya darat, sungai dan sumberdaya buatan hewani dan sumberdaya nabati;
  4. pelaksanaan perumusan kebijakan fasilitasi dan pembinaan serta peningkatan pengetahuan masyarakat dan lembaga masyarakat tentang pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
  5. pemberian pertimbangan dan saran kepada Kepala Badan; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dibidang tugasnya.

 

Pasal 37

 

(1)   Kepala Bidang  Prasarana Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) membawahi :

  1. Subbidang Prasarana Desa/Kelurahan; dan
  2. Subbidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

 

(2)   Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

 

Paragraf 1

Kepala Subbidang Prasarana Desa/Kelurahan

Pasal 38

 

Kepala Subbidang Prasarana Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan menghimpun, mengelola dan menyusun program penataan pemukiman dan prasarana pedesaan serta pemeliharaan prasarana dan sarana desa dan bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 39

 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Kepala Subbidang Prasarana Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan-bahan dan materi serta perangkat peraturan yang diperlukan dibidang tugasnya;
  2. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis yang diperlukan dibidang tugasnya;
  3. pelaksanaan koordinasi antara seksi di bidangnya dan unit kerja;
  4. pelaksanaan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan dan pembinaan, pemantauan pemukiman perumahan;
  5. pelaksanaan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelestarian prasarana desa/kelurahan;
  6. pelaksanaan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pelestarian sumberdaya desa/kelurahan di lingkungan desa/kelurahan;
  7. pengadaan evaluasi, pembuatan laporan pelaksanaan kerja;
  8. pemberian pertimbangan dan saran kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Prasarana Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dibidang tugasnya; dan
  9. pelaksanaan  tugas lain yang diberikan oleh atasan di bidang tugasnya.

 

 

Paragraf  2 .......

 

 

Paragraf 2

Kepala Subbidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Pasal 40

 

Kepala Subbidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan, pelaksanaan kerja, pengembangan dan memasyarakatkan Teknologi Tepat Guna dan alih teknologi dan bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 41

 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Kepala Subbidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan-bahan, materi serta perangkat peraturan yang diperlukan dibidang tugasya;
  2. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis dibidang tugas kepada bawahan;
  3. pelaksanaan inventarisasi teknologi yang ada pada masyarakat;
  4. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya;
  5. pengadaan evaluasi dan  pembuatan laporan;
  6. pelaksanaan inventarisasi sumberdaya darat, sungai dan sumberdaya buatan, sumberdaya hewani dan sumberdaya nabati;
  7. pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana teknologi di pedesaan;
  8. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan gelar Teknologi Tepat Guna;
  9. pelaksanaan pngelolaan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam;
  10. pemberian pertimbangan dan saran kepada atasan di bidang tugasnya;
  11. pemberian pertimbangan dan saran kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Prasarana Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dibidang tugasnya; dan
  12. pelaksanaan  tugas lain yang diberikan oleh atasan di bidang tugasnya.

 

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 42

 

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Badan berdasarkan keahlian masing-masing apabila dibutuhkan.

 

Pasal 43

 

(1)     Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(2)     Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

(3)     Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4)     Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(5)     Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB  III .......

 

 

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

 

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 21 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Batang Hari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 45

 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

 

 

                                                                     Ditetapkan di Muara Bulian

                                                                                                    pada panggal   

 

                                                                                                        BUPATI  BATANG HARI

 

 

                                                                                                              SYAHIRSAH. SY

Diundangkan di Muara Bulian

pada tanggal                      

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI                                              

 

 

 

SALIM JUFRI

 

BERITA  DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN  2008  NOMOR  …………..

 


STRUKTUR ORGANISASI