Minggu, 28 Mei 2017 | 23:39:20
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Diposting Oleh andi | Jenis SKPD: Dinas | 19 Januari 2017
Nama Kepala :
NIP Kepala :
Website Instansi :
Alamat Kantor : JLN.JendralL Sudirman-diskota-batanghari@yahoo.com
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

 

 

 

Visi dan Misi SKPD.

 

Visi

Rumusan umum mengenai gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Dalam upaya mewujudkan harapan Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari sebagai suatu organisasi non profit mempunyai pandangan kedepan dalam upaya mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, menetapkan visi “Terwujudnya Penataan Kota Yang  Bersih, Lancar, Indah, dan Nyaman  Menuju Batang Hari Berlian 2011-2016

 Misi

Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi :

  • Mewujudkan penataankotayang menyentuh langsung seluruh lapisan masyarakat.
  • Mewujudkan Kota Batang Hari yang bersih, lancar, indah dan nyaman.
  • Mewujudkan Kota Batang Hari menjadi lingkungan Perkotaan yang mempertimbangkan kelestarian  dengan bercirikan sejarah dan budaya asli.
  • Mewujudkan tata ruangKotaagar berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi kerakyatan, sosial dan budaya.

 

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari  

 

2.1.1.               Kepala Dinas Perkotaan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinir, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan perencanaan pembangunan dalam rangka mempercepat laju pembangunan berdasarkan potensi daerah serta mengawasi tugas agar berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.1            Untuk menyelenggaranan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Perkotaan mempunyai fungsi :

a.   Pelaksanaan Pelayanan administrasi kegiatan penyelengaraan pemerintah umum;

  1. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan perumusan kebijakan penyelenggaraan bidang perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Pemberian bimbingan pengarahan dan petunjuk teknis dibidang tugas kepada bawahan;
  3. Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas selaku pengguna barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
  4. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pelaksanaan pengadaan barang milik daerah (sarana dan prasarana) di lingkungan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
  5. Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan serta penatausahaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari;
  6. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah di lingkungan dinas yang ada dalam penguasaannya;
  7. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas ketatausahaan dilingkungan Dinas perkotaan; dan
  8. Pengawasan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh bawahan.

 

2.1.2.               Sekretaris Dinas Perkotaan mempunyai tugas pengoordinasian penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan tugas lain menurut peraturan, ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan agar tercipta tertib administrasi.

 

 

2.1.2.1.           Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris Dinas Perkotaan mempunyai fungsi :

a.   Perencanaan, penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan meliputi bidang perencanaan, umum / kepegawaian dan keuangan guna memberikan pelayanan administrasinya dilingkungan Dinas Perkotaan;

b.   Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna;

c.   Pemberian bimbingan kepada bawahan;

d.   Pembinaan, pengarahan dalam pelaksanaan tugas sehingga penyelenggaraan kegiatan administrasi perencanaan, umum / kepegawaian dan keuangan terlaksana dengan baik;

e.   Pengkoordinasian dan pengawasan penyelenggaraan urusan perencanaan, umum / kepegawaian dan keuangan secara berkala guna mencegah penyimpangan-penyimpangan ;

f.    Penyusunan dan pengajuan perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pelaksanaan pengadaan barang milik daerah (sarana dan prasarana) di lingkungan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

g.   Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan serta penatausahaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Perkotaan;

h.   Pelaksanaan pengajuan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah di lingkungan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

i.    Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah di lingkungan dinas yang ada dalam penguasaannya;

j.    Pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah di lingkungan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

k.   Penyusunan dan penyampaian laporan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

l.    Pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi perencanaan, umum / kepegawaian dan keuangan melalui pertemuan atau surat menyurat agar dapat keterpaduan dalam pelaksanaan tugas;

m.  Pembuatan laporan kepada Kepala Dinas secara lisan maupun tulisan hasil pelaksanaan tugas yang telah dicapai dibidang perencanaan, umum / kepegawaian dan keuangan sebagai bahan pertangung jawaban dan bahan masukkan kepada atasan;

n.   Pemberian Pertimbangan dan saran kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan bagi pengambilan keputusan oleh atasan ; dan

o.   Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

 

2.1.2.2.           Sekretaris sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

  1. Subbagian Umum dan Aset;
  2. Subbagian Kepegawaian; dan
  3. Subbagain Keuangan;

 

2.1.2.3.           Masing-masing subbagian sebagaimana maksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas melalui sekretaris.

 

2.1.2.4.           Kepala Subbagian Kepegawaian  sebagaimana dimaksud di atas mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan urusan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan perencanaan kegiatan anggaran biaya kantor serta penyusunan rencana anggaran.

 

2.1.2.5.           Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud                 diatas kepala subbagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan formasi pegawai di lingkungan Dinas Perkotaan;
  2. Penyusunan konsep rencana pengadaan penempatan dan pemetaan pegawai di lingkungan dinas;
  3. Pengkoordinasian dan mengarahkan bawahan di bidang penyelenggaraan administrasi kepegawaian untuk kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti izin belajar, peninjauan masa kerja, mutasi pegawai, taspen serta rekomendasi lainnya agar terlaksana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  4. Penyusunan usulan penertiban  kartu pegawai, kartu Istri/suami, taspen dan kartu asuransi kesehatan;
  5. Memberikan petunjuk pembuatan Dafatar Susunan Pegawai (DSP), Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), serta Daftar Penilaian Pekerjaan (DP3), berdasar ketentuan yang berlaku;
  6. Penelitian terhadap berkas usulan pemberhentian dan pemindahan dan beban tugas menjelang pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  7. Penyusunan usulan pemberian uang duka/tewas dan uang tungguu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  8. Penyusunan usulan tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai di lingkungan Dinas Perkotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  9. Penelitian usulan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan latihan, tugas belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  10. Pelaksanaan penyelesaian kasus kepegawaian di lingkungan Dinas Perkotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  11. Penyusunan rencana dan program kerja sebagai pelaksanaan tugas untuk meningkatkan kinerja Dinas Perkotaan;
  12. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai  dengna bidangnya;
  13. Pemberian petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran tugasnya;
  14. Penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
  15. Penyiapan dan menganalisis bahan-bahan perumusan kebijaksanaan secara teknis disesuaikan dengan kemajuan tekhnologi yang berkembang;
  16. Penghimpunan dan penyiapan data secara berkala serta merealisasikan rencana program pelaksanaan kegiatan;
  17. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan program dibidang tugas perencanaan Dinas perkotaan;
  18. Pembuatan laporan tentang program kerja yang akan dilaksanakan yang dihimpun dari masing-masing sub bidang pada Dinas perkotaan;
  19. Pembuatan dan Penyusunan rencana anggaran pembanguanan kegiatan fisik;
  20. Pengkoordinasian, persiapan dan pelaksanaan kegiatan antar unit kerja dan instansi terkait;
  21. Penghimpunan semua rencana kebutuhan dan pengadaannya;
  22. Pengusulan dan pertimbangan semua hasil program Dinas Perkotaan;
  23. Pengidentifikasian data perkembangan pelaksanaan kegiatan baik rutin maupun pembangunan sebagai pengawasan dan evaluasi;
  24. Penyusunan instrumen dan perlengkapan format pengawasan evaluasi dan pelaporan perlengkapan kegiatan rutin dan pembangunan hasil kerja yang terencana dan teratur;
  25. Pengevaluasian masing-masing program sesuai daftar isian proyek dan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;
  26. Pelaporan hasil kegiatan yang telah dilaskanakan;

aa. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

2.1.2.6.           Kepala Subbagian Umum dan Aset sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan urusan dibidang surat menyurat , inventaris asset  dan perlengkapan serta kepegawaian.

 

2.1.2.7.           Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, kepala subbagian umum mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana dan program kerja sebagai pelaksanaan tugas;
  2. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
  3. Pemberian petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
  4. Penyiapan data penyusunan dan pengajuan perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pelaksanaan pengadaan barang milik daerah (sarana dan prasarana) di lingkungan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
  5. Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan serta penatausahaan barang miik daerah di lingkungan Dinas Perkotaan;
  6. Penyiapan data pelaksanaan pengajuan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah di lingkungan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
  7. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang barang milik daerah di lingkungan dinas yang ada dalam penguasaannya.
  8. Pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah di lingkungan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
  9. Penyiapan data penyusunan dan penyampaian laporan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
  10. Penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
  11. Pengaturan pelaksanaan pendistribusiansuratmasuk ke unit pengelola;
  12. Pengaturan pelaksanaan pemeliharaan dan penghapusan arsif;
  13. Pengkoordinasian pelaksanaan pemeliharaan dan penghapusan arsif;
  14. Pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta barang inventaris lainnya;
  15. Penyusunan konsep rencana kebutuhan dan pemeliharaan gudang dan barang perlengkapan;
  16. Pengaturan pelaksanaan pemeliharaan keamanan, kebersihan, ketertiban, dan keindahan serta penggunaan fasilitas kantor;
  17. Pengaturan pelaksanaan penerimaan tamu dan kegiatan keprotokolan;
  18. Penyusunan laporan Inventaris barang  milik daerah dan Negara berdasarkan data dan informasi serta ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan atasan;
  19. Pembuatan laporan kepada Sekretaris secara lisan maupun tulisan hasil pelaksanaan tugas yang telah dicapai sebagai bahan pertanggung jawaban dan masukan kepada atasan;
  20. Pemberian pertimbangan dan saran kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan pengambilan keputusan oleh atasan; dan
  21. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan.

 

2.1.2.8.           Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan urusan dibidang keuangan;

 

2.1.2.9.           Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas kepala subbagian keuangan mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana dan program kerja Subbagian Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
  3. Penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
  4. Pengoordinasian pengumpulan data dari bidang-bidang dilingkungan dinas sebagai bahan penyusunan anggaran;
  5. Pengarahan bawahan dengan pemberian petunjuk dalam penyusunan anggaran, baik anggaran rutin maupun pembangunan agar alokasi anggaran sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan;
  6. Pemberian bimbingan kepada Bendaharawan Gaji, Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Pengeluaran, melalui pengarahan teknis perbendaharaan, pembukuan dan anggaran agar pengelolaannya terlaksana sesuai dengan pedoman dan petunjuk dibidang keuangan;
  7. pengoordinasian dalam pencairan anggaran melalui pengajuan surat penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), baik untuk anggaran rutin maupun pembangunan kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  untuk memperoleh persetujuan;
  8. pengoordinasian pengeluaran keuangan untuk pembayaran gaji, belanja rutin maupun pembangunan dengan pemberian pengarahan agar sesuai dengan jumlah yang telah dianggarkan;
  9. pengoordinasian dalam rangka  pembuatan Surat Pertanggung Jawaban  (SPJ) atas permintaan dan pengeluaran anggaran sebagai bahan pertanggung jawaban;
  10. pemantauan pengelolaan keuangan melalui laporan keuangan berupa buku–buku bendaharawan, kwitansi dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)  guna mencegah penyimpangan;

k.pemberian petunjuk dibidang pembentukan laporan keuangan agar sesuai dengan Peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

  1. pengevaluasian pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan dan meneliti    laporan– laporan keuangan guna mengetahui apakah pengelolaannya telah terlaksana sesuai dengan ketentuan;
  2. pembuatan laporan kepada Sekretaris secara lisan maupun tulisan hasil pelaksanaan tugas yang telah dicapai dibidang pengelolaan keuangan sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukkan kepada atasan;
  3. pemberian pertimbangan dan saran kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan pengambilan keputusan oleh atasan; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

2.1.3.               Kepala Bidang Pengembangan Perkotaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan pengembangankota yang meliputi penataankota dan kawasan, pengendalian dan perizinan bangunan.

 

2.1.3.1.           Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud diatas kepala bidang Pengembangan Perkotaan mempunyai fungsi :

  1. pengkajian dan penelitian terhadap perencanaan pengembangankota;
  2. perencanaan penataan dan pengembangan kawasan sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK);
  3. pelaksanaan penyelenggaraan dan pembangunan kerjasama hubungan antarkota;
  4. penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
  5. penetapan kawasan untuk  penentuan, pada lokasi tanah perkotaan;
  6. penetapan penggunaan dalam pemanfaatan lingkungan;
  7. penetapan lokasi perumahan dan pemukiman yang layak, dekat, aman, serasi, dan teratur;
  8. penetapan persyaratan yang berhubungan  dengan rencana pembangunan perumahan / pemukiman;
  9. penetapan rencana konstribusi sesuai dengan bentuk dan gambar yang dilegalisir oleh Dinas Pekerjaan Umum;
  10. penentuan penataan kota dan rencana pengembangan kawasan kota yang meliputi : pemukiman, industri/pergudangan, perdagangan, pendidikan, rekreasi, pertanian/peternakan, transportasi darat, udara dan laut.;
  11. pelaksanaan pemberian layanan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  12. penginventarisasian data yang berhubungan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) baru dan pemutihan;
  13. pengaturan pelaksanaan pemberian rekomendasi dari izin pembukaan krip jalan, pekerjaan dengan instansi atau bagian terkait;
  14. pergantian pelaksanaan pemberian rekomendasi tata letak, konstruksi bentuk serta  estetika papan  reklame atau bill board;
  15. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pendirian bangunan apakah sesuai dengansuratizin yang telah diterbitkan;
  16. pemantauan dan pengendalian proses pondasi bangunan, apakah  telah memiliki izin yang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK).
  17. pemberian pertimbangan-pertimbangan untuk penetapan atau penolakan terhadap permohonan pemutihan untuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah didirikan dan berjalan/beroperasi;
  18. pembuatan Laporan kepada Kepala Dinas secara  lisan maupun tulisan hasil Pelaksanaan tugas yang telah dicapai sebagai bahan pertanggung  jawaban  dan   bahan  masukkan  kepada atasan;
  19. pemberian pertimbangan dan saran kepada Kepala  Dinas  sesuai dengan bidang  tugasnya  sebagai bahan pengambilan keputusan oleh atasan; dan  
  20. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

 

2.1.3.2.           Kepala Bidang Pengembangan Perkotaan sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

a.   Seksi Pengembangan  dan Pengendalian Perkotaan;

b.   Seksi Penataan Kota dan Tata Ruang; dan

c.   Seksi Perizinan Bangunan;

 

2.1.3.3.           Masing – masing Seksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Perkotaan. 

 

2.1.3.4.           Kepala Seksi Pengembangan dan Pengendalian Perkotaan sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas pengoordinasian kegiatan pengembangan dan pengendalian perkotaan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai pedoman .    

 

2.1.3.5.           Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Seksi Pengembangan dan Pengendalian Perkotaan mempunyai fungsi:

a.   pengaturan perencanaan bangunan sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK ) Kabupaten Batang Hari;

  1. penyesuaian  rencana bangunan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTRK) Kabupaten Batang Hari;
  2. penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
  3. penyusunan informasi pengembangan kawasan;
  4. pelaksanaan pengawasan rencana pengembangan kawasan;
  5. penyusunan/Penetapan aktifitas bawahan;
  6. penyiapan bahan pembinaan dalam rangka penyusunanan pola rencana Kabupaten Batang Hari;
  7. pembuatan laporan kepada Kepala Bidang Pengembangan Perkotaan secara lisan maupun tulisan hasil pelaksanaan tugas yang telah dicapai sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan kepada atasan;
  8. pemberian pertimbangan dan saran kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan pengambilan keputusan oleh atasan; dan
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

 

2.1.3.6.           Kepala Seksi Penataan Kota dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas pengoordinasian kegiatan penataankota dan tata ruang berdasarkan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai pedoman.

 

2.1.3.7.           Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Seksi Penataan Kota dan Tata Ruang mempunyai   fungsi :

a.   pelaksanaan  pendataan hasil survey penelitian kawasan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK);

b    pelaksanaan perencanaan pengembangan kawasan- kawasan untuk pembangunan fisikkota;

c    pertimbangan dan penetapan data informasi Kabupaten Batang Hari;

  1. d.   penilaianan prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;

e. pengevaluasian dalam bentuk data dokumentasi yang dapat dijadikan bahan acuan kedepan;

  1. pengarahan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan letak Wilayah;
  2. penghimpunan  dan pengelolaan data serta informasi  yang berhubungan dengan bidang batas wilayah dan kerjasama antara kabupaten / kota;
  3. penyiapan bahan pembinaan dalam rangka penyusunanan pola rencana Kabupaten Batang Hari;
  4. penilitian rencana dalam pelaksanaan pemantauanan pembangunan fisik Kota;
  5. pelaksanaan upaya–upaya dalam rangka mempercepat kerja sama antar kabupaten/kota terutama dibidang fisik penataan kota, lingkungan perumahan/pemukiman, lingkungan industri dan lingkungan pendidikan;
  6. pembuatan laporan kepada Kepala Bidang Pengembangan Perkotaan secara lisan maupun tulisan hasil pelaksanaan tugas yang telah dicapai sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukkan kepada atasan; 
  7. pemberian pertimbangan dan saran kepada Kepala bidang Pengembangan Perkotaan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan pengambilan keputusan oleh atasan; dan
  8. pelaksanaan tugas  lain yang diberikan atasan;

 

2.1.3.8.           Kepala Seksi Perizinan Bangunan sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas pengoordinasian kegiatan perizinan bangunan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai pedoman;

 

2.1.3.9.           Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Seksi Perizinan Bangunan mempunyai fungsi :

  1. Pengaturan dan Pelaksanaan Pemberian pelayanan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  2. pelaksanaan tentang penataan bangunan-bangunan yang bersifpat prinsip atau berskala besar dengan izin pengendalian perumahan dan pemukiman dengan Instansi terkait sebelum bangunan itu dilaksanakan;
  3. penilaian  prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
  4. penelitian dan memproses setiap permohonan rencana pelaksanaan pekerjaan mendirikan  bangunan;
  5. penginventarisasian  izin bangunan baru yang telah diterbitkan;
  6. penginventarisasian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah diterbitkan bagi usaha yang telah berjalan / beroperasi;
  7. pelaksanaan pengawasan terhadap proses izin bangunan yang telah diberikan;
  8. pemberian tanggapan terhadap bangunan yang telah selesai didirikan apakah sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB );
  9. pemberian penyuluhan dan pengertian kepada masyarakat terhadap proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan peruntukannya;
  10. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyuluhan / pertemuan tentang Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) secara periodik di kecamatan – kecamatan dalam Kabupaten Batang Hari;
  11. pembuatan laporan kepada Kepala Bidang Pengembangan Perkotaan secara lisan maupun tulisan hasil Pelaksanaan tugas yang telah dicapai sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukkan kepada atasan; 
  12. pemberian pertimbangan dan saran kepada Kepala Bidang Pengembangan Perkotaan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan pengambilan keputusan oleh atasan; dan
  13. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

 

2.1.3.10.        Kepala Bidang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud diatas  mempunyai tugas membantu  Kepala Dinas dalam pelaksanaan peningkatan kemampuan personil pemadam kebakaran maupun masyarakat  dalam pengamanan terhadap bahaya kebakaran dan pengendalian pembangunan gedung dengan menggunakan ketentuan tekhnis terhadap bahaya kebakaran

 

2.1.3.11.        untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi diatas membawahi :

  1. penyusunan rencana dan program  kerja serta pencegahan dan pemadam kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan baik;
  3. penilaianan prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
  4. pengkajian perencanaan tata letak bangunan terhadap bangunan sekitar dikaitkan dengan bahaya kebakaran dan upaya pemadaman;
  5. penetapan persyaratan pembangunan gedung yang meliputi perencanaan tapak untuk proteksi  kebakaran, sarana penyelamatan, sistem proteksi pasif dan aktif;
  6. pengawasan dan pengendalian serta pemeriksaan kelaikan dan keandalan gedung terhadap bahaya kebakaran;
  7. pengaturan pelaksanaan peberian layanan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan permohonan Izin  Penggunaan Bangunan (IPB);
  8. h.   Penyusunan rencana tingkat kemampuan dan ketrampilan petugas lapangan / satuan tugas pemadam kebakaran;

i     pelaksanaan dan Penyelenggara kegiatan pencegahan dan pemadaman kebakaran serta pencarian akibat kebakaran dan rencana alat lain;

  1. pelaksanaan  bimbingan tehknis kepada masyarakat, Instansi, bangunan industri mengenai  bahaya kebakaran,  upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

k    penyusunan rencana dan pelaksanaan  pengangkatan dan pengembangan sistem metode dan  penela’ahan  dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

  1. l.    pelaksanaan inspeksi secara berkala maupun Insidentil terhadap persediaan fasilitas pamadam kabakaran, antara lain hydrant,  sprinkler, alarm fire, Alat Pemadam Api  Ringan   ( APAR ) dan lain – lainnya di tempat – tempat  umum  dan bangunan gedung;

m. pelaporan kepada Kepala Dinas secara lisan maupun tulisan hasil pelaksanaan tugas yang telah dicapai sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukkan kepada atasan;

  1. n.   pemberian pertimbangan dan saran kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan pengambilan keputusan oleh atasan; dan
  2. pelaksanaan  tugas lain yang diberikan oleh atasan;

 

2.1.3.12.        Kepala Bidang Kebersihan Dan Pertamanan sebagaimana dimaksud diatas membawahi  :

  1. Seksi Kebersihan  Lingkungan, Pemukiman dan Pertamanan;
  2. Seksi Kebersihan Pasar dan Terminal; dan
  3. Seksi Mobilitas, Peralatan Angkutan Sampah dan Tempat Pembuangan Akhir

 

2.1.3.13.        Masing - masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan.

 

2.1.3.14.        Kepala Seksi Kebersihan, Lingkungan Pemukiman dan Pertamanan sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas pengoordinasian dan menyelenggarakan kegiatan dibidang  kebersihan, pertamanan, taman rekreasi dan pemakaman yang menjadi tanggung jawabnya.

 

2.1.3.15.        Untuk menyelenggarkan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Seksi Kebersihan Lingkungan Pemukiman dan Pertamanan  mempunyai fungsi :

  1. pemberian bantuan kepada Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan bidang tugasnya sehingga pelaksanaan tugas dibidang pemeliharaan kebersihan, pertamanan, taman rekreasi pemukiman dan pemakaman terlaksana dengan baik;
  2. pemberian bimbingan pengarahan dan petunjuk tehknis dibidang tugas kepada bawahan;
  3. penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
  4. penyusunan rencana penanganan, pembinaan dan penyuluhan kebersihan, pertamanan, taman rekreasi, pemukiman dan pemakaman kepada masyarakat;
  5. pengoordinasian pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan dan kabupaten guna membangkitkan motivasi  masyarakat untuk membudayakan hidup bersih, indah dan teratur;
  6. penetapan dan memungut retribusi kebersihan kemudian menyetorkannya ke bendaharawan penerima;
  7. penyajian bahan-bahan materi rencana pembuatan dan pemeliharaan / perawatan taman sehingga memudahkan untuk pelaksanaan dan pemantauan kegiatan dilapangan;
  8. penyiapan tenaga dan perangkat peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas kebersihan, pertamanan, taman rekreasi, pemukiman dan pemakaman;
  9. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan dibidang kebersihan pertamanan, taman rekreasi, pemukiman dan pemakaman;

J  penyusunan rencana pembentukan taman-tamankotadan taman rekreasi;

  1. pelaksanaan pembibitan tanaman untuk taman - tamankotadan taman rekreasi;
  2. pemantauan dan pengawasan pembuatan, pemeliharaan dan perawatan taman dan taman rekreasi;
  3. pelaksanaan pemelihara taman-taman kota dan taman rekreasi;
  4. pelaksanaan koordinasi antar dan antara unit kerja dilingkungan Dinas Perkotaan, serta Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
  5. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dibidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
  6. pelaporan kepada Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan secara lisan maupun tulisan hasil pelaksanaan tugas yang telah dicapai sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukkan kepada atasan; 
  7. pemberian pertimbangan dan saran kepada Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan bidang  tugasnya sebagai bahan pengambilan keputusan oleh atasan; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

 

2.1.3.16.        Kepala Seksi Kebersihan Pasar dan Terminal sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas pengoordinasian dan menyelenggarakan kegiatan kebersihan pasar dan terminal yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai pedoman.

 

2.1.3.17.        Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Seksi Kebersihan Pasar dan Terminal mempunyai fungsi:

a.   pemberian bantuan kepada Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan bidang tugasnya sehingga pelaksanaan tugas dibidang pemeliharaan kebersihan pasar dan terminal terlaksana dengan baik;

  1. perencanaan kegiatan pemeliharaan kebersihan pasar dan terminal berdasarkan data kondisi lapangan guna memudahkan pelaksanaan tugas;
  2. pembagian tugas kepada bawahan menurut fungsinya sehingga masing-masing mempunyai tanggung jawab terhadap tugasnya;
  3. pemberian bimbingan kepada bawahan melalui pengarahan/perayaan sehingga pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
  4. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pemeliharaan kebersihan pasar dan terminal melalui rapat, pertemuan pengarahan teknis sehingga ada keterpaduan didalam pelaksanaannya;
  5. perencanaan dan menyiapkan tenaga pemeliharaan kebersihan pasar dan terminal memudahkan untuk menangani tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
  6. pengawasan dengan pemantauan/meninjau ke lapangan pelaksanaan tugas kebersihan pasar dan terminal, agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
  7. pengkoordiniasian pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi pasar kakilimayang besarnya berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, kemudian menyetorkan ke kas daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  8. pelaksanaan tugas kebersihan pasar dan terminal berdasarkan pengamatan dan laporan guna mengetahui realisasi pelaksanaan tugas;
  9. pembuatan laporan kepada atasan baik secara lisan maupun tulisan sebagai pertanggung jawaban;
  10. pemberian pertimbangan dan saran kepada Kepala Bidang dibidang tugasnya; dan

l.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan guna membantu pelaksanaan tugasnya.

 

2.1.3.18.        Kepala Seksi Mobilitas, Peralatan Angkutan Sampah dan Tempat Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan mobilitas, peralatan, angkutan sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)  yang menjadi tanggung jawabnya, berdasarkan peraturan dan ketentuan yang telah di tetapkan sebagai pedoman.

 

2.1.3.19.        Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Kepala Seksi  Mobilitas, Peralatan  Angkutan  Sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), mempunyai fungsi :

  1. pemberian bantuan kepada Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan bidang tugasnya sehingga pelaksanaan tugas dibidang pemeliharaan, mobilitas, peralatan angkutan sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), terlaksana dengan baik;
  2. pemberian bimbingan pengarahan dan petunjuk tehknis dibidang tugas kepada bawahan.
  3. penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
  4. penyiapan tenaga dan perangkat peralatan serta pengawasan pelaksanaan tugas operasional pengangkatan sampah dari sumber dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
  5. persiapan kendaraan mobil unit angkutan sampah dan tenaga sopir;
  6. pemeliharaan dan menjaga kondisi mobil agar siap operasional  dilapangan;
  7. pengaturan dan penetapan jadwal operasional mobil unit angkutan sampah;
  8. penanganan dan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir ( TPA ).
  9. pelaksanaan evaluasi dan penyusunanan laporan pelaksanaan tugas dibidang, mobilitas, peralatan, angkutan sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kemudian penyampaiannya kepada Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
  10. pelaksanaan koordinasi antar dan antara unit kerja dilingkungan Dinas Perkotaan, serta Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
  11. pembuatan laporan kepada Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan secara lisan maupun tulisan hasil pelaksanaan tugas yang telah dicapai sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukkan kepada atasan; 
  12. pemberian pertimbangan dan saran kepada Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan pengambilan keputusan oleh atasan; dan
  13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

 

2.1.3.20.        Kepala Bidang Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan pengelolaan pasar, ketertiban, keamanan, parkir kawasan pasar dan pungutan pasar.

 

2.1.3.21.        Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud diatas Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, mempuyai fungsi :

  1. penyusunan dan pembuatan rencana kerja yang menyangkut pengelolaan pasar pembagianan tempat  / lokasi berjualan menurut jenisnya pada setiap pasar serta perencanaan fasilitas-fasilitas yang diperlukan;
  2. pengamatan dan penelitian secara terus menerus terhadap sarana dan prasarana, baik perbaikan maupun keindahan pasar
  3. pelaksanaan semua kegiatan yang menyangkut bidang tugas pengelolaan pasar  (pengembangan, ketertiban, keamanan, parkir kawasan pasar dan pungutan pasar);
  4. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang – undangan yang berlaku disetiap parkir;
  5. pengevaluasian dan memonitor sekaligus membuat laporan pengawasan secara periodik/berkala kepada Kepala Dinas;
  6. pembuatan laporan kepada Kepala Dinas secara  lisan maupun tulisan hasil pelaksanaan tugas yang telah dicapai sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukkan kepada atasan; 
  7. pemberian pertimbangan dan saran kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan pengambilan keputusan oleh atasan; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

 

2.1.3.22.        Kepala Bidang Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud diatas  membawahi :

  1. Seksi Pengembangan Pasar;
  2. Seksi Keamanan  dan  Ketertiban  Parkir Kawasan Pasar; dan
  3. Seksi Pungutan Retribusi dan Jasa Parkir

 

2.1.3.23.        Masing – masing Seksi sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

 

2.1.3.24.        Kepala Seksi Pengembangan Pasar sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas pengoordinasian dan menyelenggarakan kegiatan pengembangan pasar yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai pedoman.

 

2.1.3.25.        Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diatas Kepala Seksi Pengembangan  Pasar  mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan Pasar di Bidang Pengelolaan Pasar;
  2. perencanaan lokasi pengembangan pasar baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan Kabupaten Batang Hari;
  3. penyusunan dan mengevaluasikan rencana pengembangan,  peremajaan  dan perluasan areal pasar yang telah ada dan yang akan datang;
  4. pelaksanaan, penilaian dan prestasi  kerja bawahan  sebagai bahan pembinaan pengembangan karier;
  5. pelaksanaan penelitian dan perbaikan atas kerusakan  toko, kios, los dan sebagainya serta alat kantor Pengelolaan Pasar;
  6. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan di bidang tugasnya; dan
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

 

2.1.3.26.        Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Parkir Kawasan Pasar  sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas Pengoordinasian dan menyelenggarakan kegiatan ketertiban, keamanan dan parkir kawasan pasar yang menjadi tanggung jawabnya.

 

2.1.3.27.        Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Seksi Keamanan  dan Ketertiban Parkir Kawasan  Pasar  mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan semua kegiatan yang menyangkut bidang tugas keamanan, ketertiban dan parkir kawasan pasar.
  2. pengaturan / memonitor, pembuat laporan dan mempertanggung jawabkan  segala kegiatan keamanan, ketertiban dan parkir di kawasan pasar;
  3. pengaturan, pengawasan dan pelaksanaan tugas-tugas keamanan, ketertiban dan parkir kawasan pasar;
  4. pengevaluasian dan mengamankan, pelaksanaan tindakan preventif dan refresif, mengadakan kerjasama dengan Instansi lain terhadap kejadian- kejadian yang akan ataupun yang telah terjadi di dalam pasar;
  5. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan dalam hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

2.1.3.28.        Kepala Seksi Pungutan Retribusi dan Jasa Parkir sebagaimana dimaksud  diatas mempunyai tugas pengoordinasian  kegiatan pungutan retribusi dan jasa parkir berdasarkan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai pedoman.

 

2.1.3.29.        Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Seksi Pungutan Retribusi dan Jasa Parkir mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaan semua kegiatan dibidang penetapan pungutan retribusi, jasa parkir, pembukuan, pendapatan pasar dan lain yang menyangkut bidang penerimaan;
  2. pengaturan dan pengkoordinasian pekerjaan administrasi keuangan serta memonitor penerimaan daerah di bidang  pengelolaan pasar;
  3. persiapan rencana dan perhitungan anggaran pendapatan Bidang Pengelolaan Pasar setiap tahun;
  4. pembuatan laporan yang berhubungan dengan penagihan / pendapatan daerah dalam lingkungan tugas Bidang Pengelolaan Pasar;
  5. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan di bidang tugasnya; 
  6. penyiapan buku, Surat Penetapan Pajak (SPP),        karcis–karcis , formulir–formulir,  dansuratpenagihan retribusi pasar serta jenis–jenis pendapatan lainnya setiap hari; dan;
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

 


STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN : PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

                                               NOMOR            :  8  TAHUN 2011

                                               TANGGAL       : 15 MARET 2011

 

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKOTAAN

KABUPATEN BATANG HARI

 
   

 

 

TAMRIN

NIP. 19650810 198803 1 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN : PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

                                               NOMOR            :  8  TAHUN 2011

                                               TANGGAL       : 15 MARET 2011

 

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKOTAAN

KABUPATEN BATANG HARI

 
   

 

 

TAMRIN

NIP. 19650810 198803 1 001