Bupati dalam sambutan tertulisnya  mengatakan,  sosialisasi merupakan kegiatan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas SDM Aparatur dan birokrasi pemerintahan khususnya dilingkungan Pemkab Batang Hari.“ Saya sangat mendukung  setiap kegiatan yang menyangkut penataan birokrasi dan kepegawaian, karena hal ini sesuai dengan  reformasi birokrasi dan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ‘.

        Menurut Bupati,  SDM merupakan  salah satu dari area perubahan  reformasi birokrasi, karena melalui  keberadaan SDM aparatur yang memiliki kompetensi optimal, profesional, unggul dan integritas tinggi akan mampu memuluskan pencapaian tujuan reformasi birokrasi, khususnya dalam upaya pelayanan publik yang prima.Sesuai UU No. 5 tahun 2014 pengembangan karier  PNSD dilakukan berdasarkan  kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah yang meliputi Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesifik pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman kerja secara teknis, Kompetensi Manajerial : dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan dan kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dan hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

          Bupati selaku  pimpinan daerah mengemban mandat politik dan diamanatkan untuk mensejahterakan masyarakat, dan  sebagai pembina kepegawaian dilingkungan Pemkab Batang Hari, Bupati berkewajiban melaksanakan manajemen ASN sesuai ketentuan yang berlaku.Bupati mengharapkan agar  semua  SDM Aparatur dilingkungan Pemkab Batang Hari selalu memberi pelayanan publik yang prima, memajukan pembangunan, meningkatkan daya saing daerah dan mensejahterakan masyarakat.

         Untuk itu Bupati mengharapkan kepada seluruh peserta  sosialisasi  agar sungguh-sungguh  mengikuti setiap materi yang diberikan instruktur, sehingga ilmu yang didapat nantinya dapat segera diimplementasikan dilingkungan kerjanya masing-masing.Kepala seluruh PNS dijajaran Pemkab Batang Hari Bupati menegaskan,  bahwa penerapan aturan manajemen ASN bukan untuk mengorbankan karier PNS, justru sebaliknya yakni untuk  menyempurnakan  pola karier, lebih menjamin kepastian dan keadilan pengembangan karier serta peningkatan kinerja dan kesejahteraan bagi PNS itu sendiri.

      Berkenaan dengan menghadapi  agenda politik  Pilkada, Bupati menegaskan,  PNS  sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus memegang teguh  netralitas sesuai ketentuan yang berlaku.  PNS tetaplah  pada zona netralitas, untuk politik biarlah bagian dari praktisi politik, tetaplah berpegang teguh  kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.Sedang berkenaan dengan  kebijakan mutasi, promosi dan rotasi PNS saat ini Bupati menegaskan,  kita masih tetap objektif dan benar-benar mempertimbangkan kebutuhan organisasi pemerintahan dan  kepentingan masyarakat guna kemajuan Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari.

         Menurut Muhammad Rifa’i, sosialisasi  penyusunan SKM diikuti oleh  74 orang peserta  utusan dari Setda 1, Lingkup Badan/Dinas/Kantor 30, Kecamatan 8, Kelurahan 13, UPTD P dan K 8, Lingkup Puskesmas 14 orang.Acara yang berlangsung  satu hari tersebut, peserta  akan  mendapatkan materi dari Kantor Regional VII BKN Palembang  yakni Auditor Kepegawaian Kanreg VII BKN Palembang : Walter Marianus Simarmata, SIP,MM. (dio)

• Kec. Mersam
• Kec. Muara Bulian
• Kec. Bajubang
• Kec. Maro Sebo Ulu
• Kec. Maro Sebo Ilir
• Kec. Batin XXIV
• Kec. Pemayung
• Kec. Muara Tembesi