BUPATI SINWAN,SH TANGGAPI PU FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP RANPERDA TENTANG LKD TAHUN ANGGARAN 2014Diposting Oleh DISKOMINFO Kab. Batang Hari | Berita Pemerintahan | Rabu, 17 Juni 2015 - 14:17:20 WIB
Muara Bulian,Humas
Bupati Batang Hari Sinwan, SH ,Selasa (16/06) menanggapi Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranprda) tentang Laporan Keuangan Daerah (LKD) TA. 2014, disaksikan oleh : Ketua dan Wakil Ketua serta para Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari, Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Batang Hari, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian, Plt. Sekretaris Daerah, para Asisten Staf Ahli Bupati Batang Hari dan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),Camat se-Kabupaten Batang Hari, Ketua KPU Kabupaten Batang Hari, Ketua TP. PKK, Ibu Ketua Dharma Wanita, dan Ibu-ibu Pimpinan Organisasi Wanita se-Kabupaten Batang Hari, serta Kepala Desa/Lurah dan Ketua BPD Se- Kabupaten Batang Hari.
Bupati Sinwan pada kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh Anggota Dewan dan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Batang Hari atas PU terhadap Ranperda tentang LKD TA 2014, khususnya tentang apresiasi, pandangan dan respon positif dari fraksi-fraksi DPRD Batang Hari atas LKD Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari TA 2014 dalam hal capaian kinerja peningkatan APBD dan capaian realisasi PAD yang telah melampau target yaitu sebesar 103,05 persen. Hal ini dicapai tidak terlepas dari usaha, peran dan kontribusi serta kerja sama semua pihak.
Rekomendasi DPRD merupakan wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang harus kami tindaklanjuti. Kami menyadari bahwa rekomendasi yang disampaikan mencerminkan perhatian yang tinggi terhadap kinerja kami, baik yang terkait dengan keberhasilan maupun kekurangan kami dalam menyelenggarakan roda pemerintahan.Keberhasilan yang kami sampaikan selama menjalankan roda pemerintahan merupakan keberhasilan kita bersama, akan tetapi kekurangan-kekurangan yang ada merupakan kekurangan kami yang mesti diperbaiki pada masa yang akan datang.
Kami menyadari bahwa permasalahan pembangunan yang kita hadapi begitu kompleks, mulai dari kurangnya jumlah pegawai, sarana prasarana yang masih minim, regulasi, keuangan daerah dan sebagainya. Hampir tiga tahun terakhir kita tidak membuka penerimaan pegawai negeri sipil, sementara setiap tahun kita selalu mengurangi pegawai, baik itu yang pensiun maupun pindah.
Dari sisi sarana prasarana pegawai, banyak kantor-kantor yang sudah sangat tidak layak lagi, belum lagi perlengkapan kantor yang juga masih minim. Hal ini tentunya mempengaruhi efektifitas kinerja sebuah SKPD. Selain itu banyaknya regulasi yang berubah menuntut setiap aparatur untuk selalu belajar dan memahami aturan terbaru, agar tidak terjebak dalam permasalahan hukum. Selanjutnya kondisi keuangan daerah yang sebagian besar tergantung dari pemerintah pusat juga sangat mempengaruhi percepatan pembangunan di Bumi Serentak Bak Regam ini.
Oleh karena itu perlu pemikiran bersama, bagaimana kita dapat membuat terobosan-terobosan guna meningkatkan pendapatan asli daerah kita. Bagaimana kita bisa membiayai pembangunan kita sebesar mungkin dari sumber Pendapatan Asli Daerah kita. Hal ini perlu kita lakukan untuk lebih menyehatkan APBD kita, ketergantungan kita terhadap dana perimbangan khususnya dari sektor Migas dan Sumber Daya Alam sangat mengganggu kinerja kita, ketika terjadi penurunan dari kedua sektor tersebut, sehingga kita harus cepat merasionalisasikan belanja dalam APBD kita, agar tidak terjadi defisit yang berlebihan. Hal ini sangat kita rasakan pada pelaksanaan APBD tahun 2015 ini. Semoga dengan kerja keras kita bersama, ditengah segala keterbatasan ini kita terus berupaya semaksimal mungkin untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Batang Hari. (dio)