Profil SKPD

• Sekretariat
  • SEKRETARIAT DAERAH
  • SEKRETARIAT DPRD
• Dinas
  • DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
  • DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  • DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
  • DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
  • DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
  • DINAS PERHUBUNGAN
  • DINAS SOSIAL
  • DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
  • DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
  • DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
  • DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  • DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  • DINAS KESEHATAN
  • DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
  • DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
  • DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
  • DINAS LINGKUNGAN HIDUP
  • DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
  • DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
• Badan
  • BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BATANG HARI
  • SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
  • BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
  • BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
  • BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
  • BADAN KEUANGAN DAERAH
  • INSPEKTORAT DAERAH
• Kantor
  • RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAMBA

Muara Bulian, Bupati Batang Hari H. Abdul Fattah, SH melantik dan mengambil Sumpah Drs.H. Ali Redo sebagai Sekda Kabupaten Batang Hari menggantikan Yazirman, SE,MSi  yang prosesinya berlangsung Senin, 26 Nopember 2012 diruang pola Kantor Bupati Batang Hari dihadiri  Wakil Ketua DPRD Batang Hari Yunninta Asmara beserta anggota, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forum Kompinda), Wakil Bupati Sinwan, SH, Ketua TP.PKK Batang Hari Hj. Sofia Fattah, SH,MM, Tokoh masyarakat Batang Hari, para Kepala SKPD, Ormas, GOW Camat, termasuk sahabat Bupati Batang hari yakni Burhanuddin Mahir, SH serta undangan lainnya.

Bupati H. Abdul Fattah pada kesempatan tersebut mengucapkan selamat kepada pejabat Sekda Batang Hari yang baru, dan terima kasih kepada Sdr. Yazirman, SE, MSi  atas jasa, pengabdian dan dedikasi yang diberikan untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten  Batang Hari.

Kepada Pejabat Sekda yang baru diharapkan dapat  meningkatkan hasil  yang telah dicapai pimpinan pendahulunya, dan tolong benahi yang belum berhasil dilaksanakan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Menurut Bupati, Sekda selaku jabatan struktural tertinggi berperan penting dan strategis, dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Sekda harus mampu menata, mengelola serta memberdayakan perangkat organisasi untuk melaksanakan Tupoksi sesuai ketentuan berlaku. Ingat  Jabatan merupakan ladang pengabdian untuk dilaksanakan  dengan selalu mawas diri sebagai pemangku amanah agar  terus berpikir dan bekerja bagi kepentingan rakyat.

Jabatan jangan membuat kita kehilangan kesadaran, sehingga melupakan tanggung jawab untuk kepentingan rakyat, tapi sebaliknya, jabatan adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral, bukan untuk dimanfaatkan sebagai pembenaran semua keinginan.

Bupati menegaskan, tantangan merupakan keniscayaan yang dihadapi oleh seluruh jajaran pemerintahan, reformasi birokrasi harus terlaksana pada semua tingkatan dibarengi dengan kesefahaman dalam rangka pembenahan dan perbaikan pelayanan publik, dan ini adalah perubahan yang signifikan elemen birokrasi, seperti kelembagaan, Sumber Daya aparatur, tata laksana, akuntabilitas dan sistem pengawasan yang dilaksanakan secara sadar untuk memposisikan birokrasi secara benar, tepat dan konsisten, pembenahan dan perubahan kearah yang lebih baik merupakan cerminan menciptakan birokrasi menjadi lebih profesional.

Akhirnya Bupati mengharapkan kepada Sekda yang baru dilantik agar  melakukan upaya penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan dan massyarakat dengan masyarakat, meningkatkan PAD dengan melakukan penggalian potensi pemanfaatan secara optimal, dan disertai peningkatan pengawasan pengelolaan PAD, serta memberi perhatian khusus  untuk melakukan penertiban, pengelolaan, pemanfaatan aset secara efisien dan efektif, supaya aset yang ada bisa dipertanggungjawabkan secara defakto maupun secara Dejure untuk menuju Wajar tanpa Pengecualian.

(Dio-Humas)