Profil SKPD

• Sekretariat
  • SEKRETARIAT DAERAH
  • SEKRETARIAT DPRD
• Dinas
  • DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
  • DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  • DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
  • DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
  • DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
  • DINAS PERHUBUNGAN
  • DINAS SOSIAL
  • DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
  • DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
  • DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
  • DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  • DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  • DINAS KESEHATAN
  • DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
  • DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
  • DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
  • DINAS LINGKUNGAN HIDUP
  • DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
  • DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
• Badan
  • BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BATANG HARI
  • SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
  • BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
  • BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
  • BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
  • BADAN KEUANGAN DAERAH
  • INSPEKTORAT DAERAH
• Kantor
  • RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAMBA

Muara Bulian, Gubernur Jambi Drs.H. Hasan Basri Agus secara resmi membuka Dialog Nasional dan Workshop Suku Anak Dalam (SAD) dan Orang Rimba di Kabupaten Batang hari, Kamis, 26 Januari 2011 di BPLS Muara Bulian, dihadiri Sekjen PB Aliansi Masyarakat adat nusantara ( AMAN) Jakarta, Bupati Batang Hari diwakili Wabup Sinwan, SH, Unsur Muspida, para Kepala SKPD, peserta serta undangan lainnya.

Gubernur Jambi Drs.H. Hasan Basri Agus pada kesempatan tersebut mengatakan kehidupan suku anak dalam(SAD) dan orang rimba tidak bisa di atur,dalam arti kata mereka tidak bisa hidup layak seperti kita, tidak bisa tinggal dipedesan, tidak bisa mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan,”mereka memiliki kehidupan sendiri, yang bagi kita unik, tapi bagi mereka kehidupan yang mereka jalani merupakan kebebasan danmembuat mereka happy dan enjoy, namun mereka merupakan bagian tak terpisahkan dari bangsa.

Gubernur mencontohkan, beberapa waktu lalu pemerintah Sarolangun, saat dirinya menjabat sebagai Bupati pernah mendirikan 15 rumah untuk suku anak dalam, namum kenyataan nya rumah yang telah dibangun tersebut tak di tempati,mereka lebih memilih untuk hidup beralaskan kayu dan beratap dedaunan,”program pemerintah untuk mensejahterakan suku anak dalam selalu gagal,karena kehidupan mereka tidak bisa kita atur.

Gubernur Jambi juga menyinggung permasalah konflik lahan antar SAD dan perusahaan yang marak terjadi di Provinsi Jambi, yangi sangat menguras energi,dan harus kita sadari negeri ini punya aturan yang tidak bisa diputuskan oleh Gubernur, banyak permasalahan tanah Ulayat yang dihuni SAD masuk dalam HGU perusahaan, permasalahan yang kita hadapi perusahaan memiliki izin HGU sejak dulu seuai aturan yang berlaku, maka itu perlu pemahaman yang dapat dimengerti, dan perlahan permasalahan akan segera kita selesaikan, mungkin butuh waktu yang agak lama.” pemerintah Provinsi sudah memerintahkan kepada seluruh Kabupaten untuk membuat tim penyelesaian konflik lahan, agar lebih memudahkan dalam penyelesaian konflik di suatu daerah 

tersebut.

Bupati dalam sambutan tertulisnya dibacakan Wabup Sinwan, SH mengatakan, dalam membangun masyarakat, kita perlu mengkaji dan memahami serta membutuhkan komitmen bersama untuk meningkatkan SDM, taraf hidup rakyat dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Berkenaan dengan permasalahan SAD dan Orang Rimba di Kabupaten Batang hari, Bupati menjelaskan, permasalahan yang sering terjadi memicu konplik kepentingan atas nama kebutuhan dan tuntutan ekonomi, ini membutuhkan komitmen dan kepedulian dalam memahami dan menyikapi prilaku adat dan kebiasaan mereka yang harus kita hargai, guna mendukung pelaksanaan pembangunan masyarakat.

Untuk itu Bupti mengharapkan agar peserta dapat mengikuti membuka Dialog Nasional dan Workshop Suku Anak Dalam dan Orang Rimba dengan baik dan sungguh-sungguh, sehingga nantinya diperoleh suatu rekomendasi terhadap kelangsungan peningkatan peran dan kemandirian mayarakat adat SAD dan Orang Rimba dalam Provinsi jambi untuk menjaga persatuan dan kesatuan guna memperkokoh NKRI.

Pada dialog nasional tersebut temenggung Tharif perwakilan SAD dari Kabupaten Sarolangun mengatakan” apa yang disampaikan pak Gubernur itu memeng benar,bahwa suku anak dalam dan orang rimba memang tidak bisa hidup di pedesaaan, tidak bisa diatur kehidupannya, layaknya warga biasa, karna suku anak dalam dan orang rimba senang hidup dalam rimba,mereka bisa hidup tanpa makanan yang tersedia diluar, dan mereka tidak terbiasa dengan makanan diluar,mereka suka makanan umbi-umbian yang tumbuh di rimba, orang rimba akan makan apa yang ditemukan didalam rimba.

Sementara itu Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Abdon Nababan mengatakan masyarakat adat adalah pondasi bangsa, program ini untuk meningkatkan kesejahteraan suku anak dalam dan orang rimba,SAD di Jambi dari laporan yang masuk di pusat, sangatlah menderita,suku anak dalam semua terlibat konflik lahan,”untuk itu diharapkan pemerintah provinsi agar dapat menyelesaiakan semua masalah,dan diagendakan di Provinsi untuk pendidikan dak kesehatan bagi suku anak dalam dan orang rimba.
Sebelumnya Ketua panitia Rahmat Mulyadi melaporkan, Workshop dan Dialog Nasional yang berthemakan “ Peningkatan peran dan kemndirian masyarakat adat orang rimba dan SDA dalam memperkokoh NKRI dihadiri 154 peserta termasuk utusan dari SAD dari tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Sarolangun, Muaro jambi dan suku anak dalam Kabupaten Batanghari.