Profil SKPD

• Sekretariat
  • SEKRETARIAT DAERAH
  • SEKRETARIAT DPRD
• Dinas
  • DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
  • DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  • DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
  • DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
  • DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
  • DINAS PERHUBUNGAN
  • DINAS SOSIAL
  • DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
  • DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
  • DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
  • DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  • DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  • DINAS KESEHATAN
  • DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
  • DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
  • DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
  • DINAS LINGKUNGAN HIDUP
  • DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
  • DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
• Badan
  • BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BATANG HARI
  • SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
  • BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
  • BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
  • BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
  • BADAN KEUANGAN DAERAH
  • INSPEKTORAT DAERAH
• Kantor
  • RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAMBA

Muara Bulian, Launching penerimaan dan pungutan PBB-P2 yang diresmikan langsung Gubernur Jambi, Drs H Hasan Basri Agus MM, Kamis 27 Desember 2012. Bupati Batanghari, H. Abdul Fattah, SH, menargetkan untuk tahun pertama hasil pungutan PBB-P2 sebesar Rp 60 Milyar.

Kesempatan dan kepercayaan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada  Kabupaten Batang Hari tentang penerimaan dan pungutan PBB-P2 tidak disiakan Pemkab Batang Hari. ‘’Saya pastikan untuk tahun pertama penerimaan sector pajak PBB-P2 sebesar 200 persen,’’ tegas bupati.

Dikatakannya, dengan telah diberikannya kewenangan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka Kabupaten Batang Hari akan siap melaksanakannya dengan baik, mulai dari tertib administrasi hingga pelaporan. ‘’Penerimaan yang potensial kami siap melaksanakanya dengan baik mulai dari tertib administrasi dan pelaporan,’’ janjinya.

Bupati juga mengatakan, Pemkab Batang Hari akan bersungguh-sunguh melaksanakan dan pemanfaatannya untuk menargetkan pajak sector PBB-P2 bisa mencapai target. ‘’Sebelum diberikannya kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk pungutan pajak PBB-P2 pungutan sector pajak, sektor PBB bisa mencapai 100 persen lebih. Apalagi sekarang sudah diberi kewenangan, tentu saja akan lebih besar lagi persentasenya. Bahkan bisa dipastikan meningkat tiga kali lipat,’’ ujarnya.

Jika tahun sebelumnya, ujar Bupati sector pajak yang dihasilkan dari PPP-P2 hanya Rp 20 Milyar lebih, maka untuk tahun 2013 ini ditargetkan Rp 60 milyar hasil pungutan pajak PBB-P2. ‘’Kami yakin untuk tahun 2013 naik dua kali lipat dari tahun lalu, yakni ditargetkan sebesar Rp 60 Milyar,’’ungkap bupati.

Sementara Ketua Pelaksana Launching PBB-P2, Sekda, Ali Redo mengatakan sejak diberikannya kepercayaan oleh Pemerintah Pusat, persiapan yang dilakukan Pemkab Batang Hari yakni persiapan sarana dan prasarana, dan peralatan.

Selain itu, Pemkab juga telah menyiapkan tenaga personil yang terlatih untuk pengelolaan pajak PBB-P2, juga telah melakukan kerjasama dengan instansi pihak Bank Jambi.

‘’Kami berharap dengan diberikannya kepercayaan dan kewenagan oleh Pemerintah Pusat untuk memungut langsung PBB-P2, diharapkan bisa meningkatkan PAD Batang Hari salah satunya sektor pajak PBB-P2,’’ ungkapnya.

(DS)