Profil SKPD

• Sekretariat
  • SEKRETARIAT DAERAH
  • SEKRETARIAT DPRD
• Dinas
  • DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
  • DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  • DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
  • DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
  • DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
  • DINAS PERHUBUNGAN
  • DINAS SOSIAL
  • DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
  • DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
  • DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
  • DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  • DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  • DINAS KESEHATAN
  • DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
  • DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
  • DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
  • DINAS LINGKUNGAN HIDUP
  • DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
  • DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
• Badan
  • BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BATANG HARI
  • SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
  • BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
  • BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
  • BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
  • BADAN KEUANGAN DAERAH
  • INSPEKTORAT DAERAH
• Kantor
  • RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAMBA

Muara Bulian, Untuk membangun masyarakat masih banyak yang perlu dikaji/dipahami dan butuh komitmen bersama, khususnya dalam peningkatan SDM dan taraf hidup rakyat dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh, sehingga untuk membangun Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang hari memerlukan dukungan semua pihak, sehingga roda pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan.

Demikian kata Bupati Batang Hari H. Abdul Fattah, SH dalam sambutannya pada acara Diskusi Panel dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Batang Hari, Selasa, 12 Juni 2012 di Ruang Pola Kantor Bupati Batang Hari, dihadiri Unsur Muspida, Wakil Bupati Sinwan, SH, Tokoh masyarakat, Kepala SKPD, para Camat, Mahasiswa dan pelajar, LSM dan wartawan serta undangan lainnya.

Selanjutnya Bupati menjelaskan, permasalahan yang sering muncul dan menjadi sorotan masyarakat antara lain : kurangnya koordinasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam pemberian izin penguasaan hutan/lahan perkebunan kepada pihak investor, konflik antara petani dengan perusahaan tentang status lahan perkebunan, petani belum menduduki lahan perkebunan sesuai dengan perjanjian dengan pihak perusahaan, belum adanya kejelasan pelepasan hak (Lahan) yang dikuasai perusahaan kepada petani, adanya tumpang tindih penguasaan lahan dan kurang jelasnya status hak atas lahan, adanya penguasaan lahan yang melebihi izin yang ada sehingga merugikan masyarakat didaerah, pertambangan batu bara yang kurang menguntungkan masyarakat disekitar lokasi dan angkutan batu bara yang dirasakan sangat merugikan masyarakat, kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai status hutan kepada masyarakat, berbedanya sudut pandang dalam menyelesaikan masalah konflik lahan antara pengusaha dan masyarakat, masalah Tenurial (klaim atas hak) merupakan penyebab utama terjadinya konflik pengelolaan hutan di Indonesia, karena belum adanya kepastian hak masyarakat pada kawasan hutan, sehingga sering terjadinya konflik pertanahan pemanfaaatan kawasan antara pmerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Untuk itu Bupati menegaskan bahwa perlu kebersamaan semua unsur terhadap masalah yang dihadapi agar tidak menimbulkan konflik, meninjau kembali izin, peta lokasi lahan dan system perjanjian yang dilakukan pihak perusahaan dengan masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas penguasaan lahan oleh perusahaan, perlu dilakukan musyawarah terbuka dan demokratis yang dihadiri yang betul-betul berkepentingan dengan membawa bukti hak yang syah, mengembalikan status hak tanah kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta kesediaan semua pihak untuk melaksanakan kesepakatan hasil musyawarah bersama.

Selain itu Bupati H. Abdul Fattah mengharapkan agar terus meningkatkan komunikasi inten antar Forum pimpinan Daerah, ketegasan semua pihak menyelesaikan konflik atas dasar bukti hak yang syah dan menjadi pedoman dalam penyelesaian konflik, ketegasan aparatur penegak hukum dalam menindak terhadap yang tidak memiliki hak yang syah termasuk kepada penyebar isu yang tidak bertanggung jawab sengaja memancing keresahan masyarakat, meninjau kembali izin status hak yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Akhirnya Bupati menyarankan kepada semua pemangku kepentingan agar memahami rangkaian konflik yang terjadi dalam masyarakat untuk mencari solusi terbaik, karena dengan niat yang tulus dan iklas dalam pengabdian kepada masyarakat akan mempercepat terwujudnya Batang Hari Berlian 2016. Pembicara kedua Wakil Ketua DPRD Batang Hari Hj. Yulinar Saman SE, SIP menegaskan “ Saya sumbangkan tenaga dan pikiran untuk kemajuan Batang Hari “ mengharapkan kepada seluruh elemen masyarakat Batang Hari untuk bersama bersatu padu mendukung semua kebijakan Bupati Batang Hari dalam melaksanakan program pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat, guna mewujudkan Visi kabupaten Batang Hari “ Menuju Batang hari Berlian 2016”.

Untuk itu Hj. Yulinar yang sebelumnya merupakan Ketua TP. PKK Kabupaten Batang hari dua Periode 1991-2001 mendampingi Bupati H.M. Saman Chatib, SH, merasa prihatin terhadap Kabuaten Batang Hari yang disebut sebagai Daerah tertinggal, padahal sebelumnya Kabupaten Batang Hari selalu menjadi percontohan diwilayah Provinsi Jambi, bahkan menjadi pilot proyek percontohan otonomi daerah bersama 25 Kabupaten lainnya di Indonesia.

Untuk itu Hj. Yulinar menegaskan, sudah saatnya kita menyadari dan duduk satu meja antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat (pemangku kepentingan) bermusyawarah untuk memecahkan permasalahan yang ada untuk kebaikan dan kemajuan Kabupaten Batang Hari, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi Kabupaten yang dapat dibanggakan dan membanggakan kita semua, minimal sejajar dengan Kabupaten lainnya yang sudah maju.

Pembicara ketiga DR. Elita Rahmi, SH,MH (Dosen Fakultas Hukum Unja) menjelaskan, konflik lahan tidak hanya terjadi di Kabupaten Batang Hari, tetapi juga terjadi didaerah lain di Provinsi Jambi dan di tanah air, meskipun kasus perkasus berbeda disetiap daerah, namun yakin dan percayalah bila semua pihak yang berkepentingan menyadari akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dan beritikad baik mau menyelesaikan konflik yang terjadi dengan musyawarah dan mufakat bukan mustahil masalah konflik lahan di Kabupaten Batang Hari akan terselesaikan, dan yang lebih mendasar lagi, apabila Kabupaten Batang Hari mampu menyelesaikan konflik lahan yang ada, tentu akan menjadi percontohan Kabupaten/daerah lain dan siap-siaplah menerima tamu untuk belajar.

Disisi lain Dua orang tokoh masyarakat Kabupaten Batang Hari yakni Drs.H. Melwani dan Drs. Fathuddin Abdi mengharapkan agar permasalahan yang terjadi di Kabupaten Batang Hari bila dapat diselesaikan melalui adat supaya cukup diselesaikan melalui hukum adat, tidak harus dibawa keranah hukum sehingga Lembaga Adat di Kabupaten Batang Hari lebih berperan aktif membantu Pemkab Batang Hari dalam menciptakan ketentraman di lingkungan masyarakat.

Sebelumnya Kapolres Batang Hari Robert.A. Sormin, SIK menjelaskan, acara Diskusi Panel memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Batang Hari berthema menjalin komunikasi untuk mencegah dan mengatasi konflik di masyarakat dilaksanakan dalam rangkaian peringatan Hari Bhayangkara (POLRI) tahun 2012 diikuti oleh para Kepala SKPD, Tokoh mayarakat, para Camat, Mahasiswa dan pelajar, LSM, wartawan, Da’i serta undangan lainnya berlangsung satu hari di ruang pola Kantor Bupati Batang hari.

(Dio-Humas)