Profil SKPD

• Sekretariat
  • SEKRETARIAT DAERAH
  • SEKRETARIAT DPRD
• Dinas
  • DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
  • DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  • DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
  • DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
  • DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
  • DINAS PERHUBUNGAN
  • DINAS SOSIAL
  • DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
  • DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
  • DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
  • DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  • DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  • DINAS KESEHATAN
  • DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
  • DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
  • DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
  • DINAS LINGKUNGAN HIDUP
  • DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
  • DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
• Badan
  • BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BATANG HARI
  • SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
  • BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
  • BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
  • BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
  • BADAN KEUANGAN DAERAH
  • INSPEKTORAT DAERAH
• Kantor
  • RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAMBA

Muara bulian-Pada senin pagi (1/3) Bupati Batanghari M. Fadhil Arief, SE dan Wakil Bupati Batanghari H. Bakhtiar, SP mengadakan rapat staf lengkap perdana bersama seluruh OPD di lingkup pemerintah daerah kab batanghari bertempat di ruang pola utama kantor bupati batanghari, yang dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah, para asisten setda, para staf ahli, para OPD, para kabag setda dan camat se kabupaten batanghari.

Bupati dalam arahannya mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan lama harus dibuang dan harus cepat move on, selaku aparat sipil negara harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan arahan pimpinan, tidak peduli siapapun pimpinannya.
"Kedepan jangan lagi aparat sipil negara ikut dalam proses pilkada, agar dapat bekerja dengan nyaman dan tidak ada tekanan-tekanan dari pihak manapun" tegas Bupati.

Ditambahakan Bupati bahwa bupati terpilih di berikan waktu selama enam bulan untuk meresafle para bawahannya, namun semuanya akan dinikai secara objektif, jadi bekerjalah dengan kemampuan dan ilmu yang dimiliki serta tunjukkan secara profesional. "manusia yang baik adalah manusia yang bisa merubah untuk lebih baik kedepannya" tambah bupati.
Beberapa hal yang menjadi catatan yaitu mengenai gagal bayar dalam hal ini APBD tidak bisa menutupi pembiayaan, untuk itu Bupati memerintahkan kepada instansi terkait untuk dibuat telaah penyebab terjadi gagal bayar juga pendataan ulang aset disemua OPD, mengenai keberadaan pasar hewan muara bulian yang terkendala masalah air, pasar Keramat tinggi, pasar sungai rengas dan pasar tembesi disederhanakan masalah penataan parkir dan pedagang, untuk pegawai honorer harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan APBD, serta para camat harus keliling ke desa setiap minggunya serta keberadaan kemacetan simpang tiga tembesi agar diatur lalulintasnya dengan menurunkan personil yang ada. (News;Kim/Photo;Khairi)