Profil SKPD

• Sekretariat
  • SEKRETARIAT DAERAH
  • SEKRETARIAT DPRD
• Dinas
  • DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
  • DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  • DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
  • DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
  • DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
  • DINAS PERHUBUNGAN
  • DINAS SOSIAL
  • DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
  • DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
  • DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
  • DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  • DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
  • DINAS KESEHATAN
  • DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
  • DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
  • DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
  • DINAS LINGKUNGAN HIDUP
  • DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
  • DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
• Badan
  • BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BATANG HARI
  • SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
  • BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
  • BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
  • BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
  • BADAN KEUANGAN DAERAH
  • INSPEKTORAT DAERAH
• Kantor
  • RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAMBA

Bupati hadiri rakor dan monitoring KPK

Bupati Batanghari yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Batanghari M. Azan, SH mengahadiri Rapat Koordinasi dan Monitoring bersama Kepala Satgas wilayah I KPK Bapak Maruli Tua beserta rombongan tentang pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintah kabupaten batanghari bertempat di ruang pola kecil kantor bupati batanghari, selasa siang (15/6/21).

Hadir apa acara tersebut inspektur batanghari, kepala OPD lingkung pemkab batanghari, kepala cabang bank pembangunan dareah jambi dan undangan lainnya.

Dalam sambutan tertulis bupati batanghari yang dibacakan oleh sekda batanghari mengatakan bahwa pemerintah kabupaten batanghari senantiasa berupaya meningkatkan MCP ( monitoring control for prevention). Kami berharap melalui rapat evaluasi ini sebagai upaya tindakan perbaikan terutama beberapa area yang menjadi perhatian yakni optimalisasi pendapatan daerah, manajemen asset serta pajak daerah.

“secara pribadi dan pemerintah daerah kami mengapresiasi KPK yang terlebih dahulu mengedepankan pencegahan di banding dengan upaya penindakan hal-hal yang berpotensi penyelewengan. Selanjutnya kami membuka pintu seluas-luasnya kepada KPK dalam memberikan masukan maupun evaluasi agar didalam kepemimpinan bupati saat ini tidak ada sandungan kasus yang berkaitan dengan KPK. Kemudian bimbingan, saran dan evalusi dari pihak KPK di era kepemimpinan bupati saat ini tercipta birokrasi yang transparansi dan akuntabiltas dalam penyelenggaraan pemerintahan” jelas Bupati.

Ditambahkan bupati bahwa pemerintah kabupaten batanghari akan terus membangun komitmen bersama untuk menerapkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sedang berlangsung saat ini dengan memposisikan pelayanan public sebagai bagian dari agenda daerah untuk menunjang agenda nasional.

“oleh karena itu pemkab terus berusaha mendorong upaya-upaya pengendalian internal maupun eksternal tentang pengelolaan pemerintahan secara bersih dan transparan, hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat” tambah Bupati. (Kim/Riki)